pelanggaran ham

Contoh pelanggaran pasal 28A samapai 28J

HAM merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir di dunia. Semua umat manusia terlahir dengan hak yang sama. Maka dari itu, berikut merupakan beberapaKasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia :

Kasus Yang Sudah di Ajukan ke Sidang Pengadilan :

1. Peristiwa Tanjung Priok
Pelanggaran terjadi pada tahun 1984 dan memakan 74 korban. Peristiwa ini terjadi akibar serangan terhadap massa yang berunjuk rasa.

2. Penculikan Aktifis 1998
Kasus yang terjadi pada tahun 1984-1998 ini mengakibarkan 23 korban dan terjadinya peristiwa penghilangan secara paksa oleh Militer terhadap para aktifis Pro-Demokrasi

3. Kasus 27 Juli 
Terjadi pada tahun 1996 dan memakan 1.678 korba. Peristiwa ini terjadi akibat Penyerbuan kantor PDI.

4. Penembakan Mahasiswa Trisakti
Kasus yang terjadi pada tahun 1998 ini mengakibatkan 31 korban. Peristiwa yang terjadi akibat Penembakan aparat terhadap mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.

5. Kerusuhan Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat
Peristiwa yang terjadi tahun 1999 ini terjadi akibat Agresi Militer dan memakan 97 Korban.

6. Peristiwa Abepura, Papua
Peristiwa ini memakan 63 korban dan terjadi pada tahun 2000 dan terjadi akibat penyisiran membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura.

Kasus Yang Belum di Proses Secara Hukum :

1. Pembantaian Massal 1965
Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1970 ini memakan 1,5 jt korban. Peristiwa yang terjadi akibat korban sebagian besar adalah anggota PKI atau ormas yang berafiliasidengan PKI, sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah.

2. Kasus-kasus di Papua
Pada tahun 1966 memakan Ribuan korban jiwa. Peristiwa yang terjadi ini akibat Operasi instensif yang dilakukan TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam antaraperusahaan tambang internasional, aparat pemerintah menghadapi penduduk lokal.

3. Kasus Timor-Timur Pasca Referendum
Peristiwa yang terjadi pada tahun 1974-1999 memakan Ratusan Ribu korban jiwa. Peristiwa yang dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadappemerintahan Fretelin yang sah di Timor-Timur. Sejak saat itu Timor-Timur selalu menjadi daerah operasi militer rutin yangrawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.

4. Kasus-kasus di Aceh pra DOM
Terjadi pada tahun 1976-1989 memakan banyak Ribuan korban. Peristiwa yang terjadi semenjak dideklarasikannya GAM Hasan Di Tiro, Aceh selalumenjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekrasan yang tinggi.

5. Penembakan Misterius (Petrus)
Terjadi pada tahun 1982-19851. Memakan 678 Korban. Peristiwa ini terjadi akibat sebagian besar tokoh criminal, residivis, atau mantancriminal. Operasi ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitasinstitusi yang jelas

6. Kasus Marsinah 
Terjadi pada tahun 1995 hanya memakan 1 korban jiwa saja. Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan militer dibidang perburuhan

7. Kasus dukun santet di Banyuwangi
Terjadi pada tahun 1998. Memakan Puluhan korban. Peristiwa yang terjadi karena adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dianggap dan ditusuh dukun santet

8. Kasus Bulukumba 
Peristiwa yang terjadi pada tahun 2003 memakan 2 tewas dan puluhan luka-luka. Insiden ini terjadi karena keinginan PT. London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.

http://www.reddisz.com/2012/03/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html

BERBAGAI DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

BERBAGAI DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

a. Periode Berlakunya Demokrasi Liberal (1945-1959)

Pada masa ini, awal mulanya diterapkan demokrasi dengan sistem

kabinet presidensial yaitu para menteri diangkat oleh presiden dan

bertanggung jawab kepada presiden, sehingga yang berhak

memberhentikannya adalah presiden. Namun setelah dikeluarkannya

Maklumat Wakil Presiden No. X yang menyatakan BP KNIP menjadi

sebuah lembaga yang berwenang sebagaimana lembaga negara,

kemudian diperkuat dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3

Nopember 1945 yang menyatakan diperbolehkannya pembentukan

multipartai, serta Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

yang menegaskan tanggung jawab adalah dalam tangan menteri. Lahirlah

sistem pemerintahan parlementer yang pada prinsipnya menegaskan

pertanggung jawaban menteri-menteri kepada parlemen. Pemberlakuan

UUDS 1950 menegaskan berlakunya sistem parlementer dengan

multipartai. Namun perkembangan partai-partai tidak dapat berlangsung

lama karena koalisi yang dibangun sangat rapuh dan gampang pecah,

sehingga mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan pada saat itu.

b. Periode Berlakunya Demokrasi Terpimpin (1959—1965)

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945

dinyatakan berlaku kembali, dan berakhirnya pelaksanaan demokrasi

liberal. Kemacetan politik yang terjadi pada masa itu dapat diselesaikan

dengan menggunakan demokrasi terpimpin, di mana dominasi

kepemimpinan yang kuat akan dapat mengendalikan kekuatan politik yang

ada pada saat itu.

Keadaan pada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tank menarik

tiga kekuatan politik yang paling utama, yaitu Soekarno, Angkatan Darat

dan PKI. Soekarno membutuhkan PKI untuk menandingi kekuatan

Angkatan Darat yang beralih fungsi sebagai kekuatan politik, sedangkan

PKI memerlukan Soekarno untuk mendapatkan perlindungan presiden

dalam melawan Angkatan Darat. Angkatan darat sendiri membutuhkan

Soekarno untuk mendapatkan legitimasi agar dapat terjun ke arena politik

Indonesia.

Adanya tank ulur dalam kehidupan politik saat itu, memunculkan

masalah-masalah besar yang menyimpang dari kehidupan demokrasi yang

berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1) Presiden diangkat sebagai presiden seumur hidup berdasarkan

ketetapan MPRS No.lI1/1963.

2) Adanya perangkapan jabatan oleh beberapa orang, di mana seorang

anggota kabinet dapat juga sekaligus menjadi anggota MPRS.

3) Keanggotaan MPRS dan lembaga negara lain tidak melalui proses

demokrasi yang baik, karena dilakukan dengan cara menunjuk

seseorang untuk menjadi anggota lembaga negara tertentu.

4) Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung berpusat pada

kekuasaan presiden yang melebihi apa yang ditentukan oleh UUD

1945, yaitu dengan keluarnya produk hukum yang setingkat

undangundang dalam bentuk penetapan presiden (Penpres). Misalnya

Penpres No.2/1959 tentang pembentukan MPRS, Penpres No.3/1959

tentang DPAS dan Penpres No.3/1960 tentang DPRGR.

5) DPR basil Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden karena RAPBN

yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR, dan dibentuklah

DPRGR tanpa melalui pemilu.

6) Terjadinya penyelewengan terhadap ideologi Pancasila dan UUD

1945, dengan berlakunya ajaran Nasakom (Nasionalisme, Agama,

Komunis).

7) Terjadinya Pembrontakan Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI)

yang mengajarkan ideologi komunis.

Peristiwa Gerakan 30 September PKI dapat ditumpas dan dibubar-

kan beserta dengan antek-anteknya, bahkan PKI menjadi organisasi

terlarang. Hancurnya PKI, menandai berakhirnya sistem demokrasi :epimpin

dan munculnya Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila

pan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

c. Periode Berlakunya Demokrasi Pancasila (1965—1998)

Gerakan pembrontakan yang dilakukan oleh PKI merupakan puncak

penyimpangan yang terjadi pada masa berlakunya demokrasi :erpimpin.

Tetapi hal ini menjadi titik tolak bagi pengemban Surat Perintah 11 Maret,

yaitu Soeharto untuk menuju puncak kepemimpinan nasional dengan

dikeluarkannya ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12

Maret 1967 tentang Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden Negara

Republik Indonesia.

Pada masa orde baru berlaku sistem demokrasi pancasila. Dikatakan

demokrasi pancasila karena sistem demokrasi yang diterapkan didasarkan

pada Pancasila, yang intinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakiln yang dijiwai sila

pertama, kedua, ketiga dan menjiwai sila kelima. Pengertian demokrasi

pancasila tersebut sesuai dengan Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1968

tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila, di mana dalam

ketetapan tersebut disebutkan istilah Demokrasi Pancasiia adalah sama

dengan sila keempat dari Pancasila.

Ada beberapa fungsi Demokrasi Pancasila, yaitu:

1) menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara;

2) menjamin tetap tegaknya negara Proklamasi 17 Agustus 1945;

3) menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia;

4) menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila;

5) menjamin adanya hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara

lembaga-lembaga negara;

6) menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

Prinsip atau asas pelaksanaan Demokrasi Pancasila menurut pemerintahan

orde baru ada tiga, yaitu:

1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia;

2) kekeluargaan dan gotong royong;

3) musyawarah mufakat.

Namun, demokrasi pancasila dalam era Orde Baru hanya sebatas

keinginan yang belum pernah terwujud. Karena gagasan yang baik tu

baru sampai taraf wacana belum diterapkan. Praktik kenegaraan dan

pemerintahan pada rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan

berdemokrasi. M. Rusli mengungkapkan ciri-ciri rezim orde haru sebagai

berikut.

1) Adanya dominasi peranan ABRI dengan adanya Dwi Fungsi ABRI

pada saat itu, yaitu disamping sebagai kekuatan pertahanan keamanan

ABRI juga mempunyai peranan dalam bidang politik. Hal ini dapat

dilihat dengan jatah kursi yang diberikan ABRI dalam MPR;

2) Adanya birokrasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan

politik;

3) Adanya pembatasan terhadap peran dan fungsi partai dalam

pengambilan keputusan politik;

4) Adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai

politik dan publik;

5) Adanya massa mengambang

6) Adanya monolitisasi ideologi negara; yaitu negara tidak membiarkan

berkembangnya ideologi-ideologi lain;

7) Adanya inkorporasi; yaitu lembaga-lembaga non pemerintah

diharapkan menyatu dengan pemerintah, padahal seharusnya sebagai

alat kontrol bagi pemerintah.

Kepemimpinan pada masa Orde Baru bertumpu pada Soeharto

sebagai presiden, ABRI, Golkar, dan birokrasi. Pengambilan kebijakan

bidang ekonomi lebih ditonjolkan tetapi ruang kebebasan lebih dipersempit,

sehingga pada pemerintahan orde baru nyaris tanpa kontrol masyarakat.

Hal ini mengakibatkan kemajuan ekonomi digerogoti oleh korupsi,

nepotisme, dan kolusi.

d. Periode Berlakunya Demokrasi dalam Era Reformasi (1998-

Sekarang)

Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis kepercayaan

yang direspon oleh kelompok penekan (pressure group) dengan

mengadakan berbagai macam demonstrasi yang dipelopori oleh

mahasiswa, pelajar, LSM, politisi, maupun masyarakat.

Runtuhnya kekuasaan rezim orde baru telah memberikan harapan

baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi

ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini

akan ditentukan kearah mana demokrasi akan dibangun. Keberhasilan

dan kegagalan suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat

faktor, yaitu:

1) komposisi elite polit

2) desain institusi politik

3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite

dan non elite politik

4) peran masyarakat madani.

Keempat faktor tersebut harus berjalan sinergis sebagai modal untuk

mengkonsolidasikan demokrasi. Sedangkan Azyumardi Azra menyatakan

langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi

sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu:

1) reformasi konstitusional (constitutional reform) yang menyangkut

perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal

sistem politik.

2) reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment),

yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik;

3) pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang

lebih demokratis.

Sedangkan dinamika demokrasi pada masa reformasi dapat dilihat

berdasarkan aktifitas kenegaraan sebagai berikut.

1) Dikeluarkanya Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai

Politik, memberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan

partai politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai. Hal

ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tabun 2002 Pasal 2

ayat 1 yang menyatakan “partai politik didirikan dan dibentuk oleh

sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah

berusia 21 tahun dengan akta notaris”.

2) Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan

kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya

secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi,

DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Bahkan pemilihan presiden

dan wakilnya juga dilaksanakan secara langsung.

3) Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN,

berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya

ketetapan MPR No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

4) Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai

keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif,

sehingga terjadi check and balance.

5) Lembaga tertinngi negara MPR berani mengambil langkah-langkah

politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada

pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan

kemajuan (progress report).

6) Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut

surat ijin penerbitannya.

7) Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden

paling lama adalah 2 periode masa kepemimpinan.

http://handikap60.blogspot.com/2013/02/berbagai-demokrasi-yang-pernah-berlaku.html